Tata Kelola Perusahaan

Geo Dipa Energi > Tentang Kami > Tata Kelola Perusahaan
Kebijakan
Pengelolaan Gratifikasi

PT Geo Dipa Energi merupakan BUMN Panas Bumi yang melakukan kegiatan bisnis dengan banyak pihak. Oleh karena itu adalah penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen Perseroan untuk menegakkan prinsip Good Corporate Governance dengan melarang seluruh elemennya untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan menerapkan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan dalam setiap proses penyelenggaraan usaha sebagaimana ternyata pada Pedoman Gratifikasi yang mengatur mekanisme pelaporan dan hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perseroan. Penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan budaya dan sikap kerja dari seluruh elemen Perseroan yang profesional dan bermartabat.

Whistle Blowing System

Penerapan Whistle Blowing System pada PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan mekanisme pelaporan yang dapat diajukan oleh ekternal maupun internak untuk melaporkan adanya perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan lain yang berlaku.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam Perusahaan. Mekanisme ini dapat menjadi cara yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan tindak pidana korupsi.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) dengan tujuan pada prinsipnya memudahkan membuat pelaporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

LHKPN akan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) berdasarkan Pasal 10 s.d. 19 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direksi, komisaris dan pejabat structural di PT Geo Dipa Energi (Persero) atau pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini di BUMN ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang harus melaporkan harta kekayaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana gratifikasi dan kasus lainnya.