GeoDipa Meminta ESDM melakukan Strategi Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Lapangan Panas Bumi
Jakarta – GeoDipa, satu – satunya BUMN Panasbumi merekomendasikan strategi diversifikasi (portofolio) lapangan panas bumi, hal tersebut berarti mengembangkan beberapa area panas bumi oleh BUMN secara bersamaan (tidak satu atau dua WKP). Area yang berpotensi untuk dikembangkan berlokasi di Indonesia Bagian Timur. Total Kapasitas dari area – area tersebut total lebih dari 500 MW di tahun 2025-2030.
Rencana itu disampaikan pada pertemuan dengan Pemerintah tentang Roadmap Pengembangan Panas Bumi 2026. Direktur Utama, Riki Ibrahim menjelaskan bahwa “BUMN membuat pengembangan panas bumi untuk lebih terukur menjadi kenyataan”. BUMN diminta dengan permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi dengan lebih cepat di Indoneaia bagian Timur”
GeoDipa diyakini sebagai perusahaan panas bumi milik negara yang tepat untuk mengeksekusi strategi portofolio oleh para pemangku kepentingan. Sampai dengan saat ini GeoDipa mendapatkan banyak penawaran untuk melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan dengan harga bunga yang sangat menarik, bahkan ada juga surat perintah di bawah kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan bank Dunia, Asia, Jerman, dan bank internasional. Geodipa juga telah ditawarkan hibah internasional untuk peningkatan Training maupun pekerjaan langsung di geoscientists, drilling service dan steam field.
Kapasitas potensial dari daerah area Indonesia Bagian Timur (di luar Dieng dan Patuha) diperkirakan akan melampaui 500 MW. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mencapai 7000 MW pada tahun 2025 – 2030, seperti yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia.
Rencana GeoDipa ini sejalan dengan harapan Presiden agar Indonesia dapat menyediakan listrik untuk rumah tangga dan kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya bagian Barat, Tengah dan Timur yang diluar pulau Jawa serta direncanakan untuk menyeimbangkan ketergantungan kepada bahan bakar fosil. “Listrik sudah lama menjadi masalah utama kami”, pernyataan Presiden Joko Widodo dalam beberapa wawancara dengan media.
Pernyataan Riki, GeoDipa percaya bahwa kegiatan pengeboran yang massive dapat menurunkan dalam harga listrik dari proyek panas bumi, khususnya jika pemerintah sedang mempertimbangkan untuk lebih baik. Oleh karena itu, sejumlah daerah konsensus panas bumi akan dikembangkan atas dasar portofolio ke dalam Rencana Ketenagalistrikan (RUPTL) 2017-2026 adalah penting. Secara umum, penjualan listrik akan lebih terjangkau untuk dijual kembali. Selain itu, Riki juga mengusulkan agar pajak yang berhubungan seperti tarif pajak penghasilan energi panas bumi untuk dibebaskan karena pajak properti seperti; pajak bumi dan bangunan; Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya diambil oleh Pemerintah Indonesia. Sementara itu, biaya pengurusan izin usaha pengembang manfaat dikeluarkan pemerintah dalam beberapa hal masih dianggap tantangan industri panas bumi karena masih tidak terpadu sehingga lama waktunya.
