Jalankan Government Drilling di Jailolo, Pemda Halmahera Barat: Ini Yang Sudah Ditunggu Masyarkat
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendukung penuh program pemerintah dalam pelaksanaan Government Drilling guna menyediakan energi listrik yang bersumber dari energi panas bumi di Jailolo yang memiliki potensi secara ekuivalen 40-60 MW. Hal tersebut disampaikan Bupati Halmahera Barat, James Uang, dalam kunjungannya ke Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) “GeoDipa”, di Jakarta, Kamis (25/03).
“Karena sekali lagi, proyek ini sudah ditunggu lama oleh masyarakat Halmahera Barat. Dengan kondisi listrik kita yang sering mengalami pemandaman karena keterbatasan itu, nah ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan itu,” katanya.
James juga mengungkapkan harapannya agar program government drilling yang akan dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) “SMI” dan GeoDipa dapat segera direalisasikan. Hal ini mengingat dengan adanya proyek panas bumi tersebut, akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Halmahera Barat.
“Karena kalau ini sudah berfungsi kan dia punya efek gandanya banyak, membantu soal pemadaman listrik bagi yang tidak mampu dan pihak swasta kan bisa masuk, karena mereka selalu mereka beralasan soal kemampuan listrik yang mereka tidak punya. Karena itu kalau GeoDipa sudah eksplorasi dan sudah berfungsi, pasti sudah banyak mengundang investor yang masuk ke Halmahera Barat, karena masalah listrik menjadi solusi di situ,” ujarnya.
Namun demikian, Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris, mengatakan bahwa dalam rencana pengembangan panas bumi di Jailolo juga harus dilakukan pengembangan demand untuk menyerap listrik yang dihasilkan tersebut. Menurutnya penciptaan demand bisa dilakukan dengan mengelola demand yang sudah ada, ataupun menciptakan deman-demand baru.
“Ini sebenarnya bisa dengan penciptaan demand yang baru, atau memanage demand yang sudah ada. Nah ini pun juga bisa mengurangi peran diesel dengan memasukkan PLTP disana. Karena saya yakin kalau diesel disana itu, biayanya sampai 3900 per KWh, atau mungkin lebih di tempat-tempat tertentu. Nah jika panas bumi masuk dengan harga yang tidak sampai 3900 dengan kehandalan yang tinggi, pasti disana akan lebih memilih PLTP,” kata Harris.
Lebih lanjut, Harris juga menegaskan bahwa PLTP lebih stabil jika dibandingkan dengan kehandalan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya. Menuruntya, tingkat kehandalan PLTP bisa mencapai 95% setiap tahunnya, sementara PLTS hanya sekitar 22%, PLT Bayu 35-40%, dan hydro seitar 65%. “Jadi tidak mendekati 100% seperti panas bumi,” ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, program pemerintah melalui Government Drilling tersebut merupakan saah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menurunkan resiko pengusahaan panas bumi, khususnya pada tahap eksplorasi. Program tersebut telah ditugaskan pemerintah kepada PT SMI sebagai pengelola pembiayaan, GeoDipa sebagai pelaksana teknis pengeborannya, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) “PII” sebagai pendukung penjaminan.
Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT SMI, Mohammad Ghozie Idra Dalel, menjelaskan bahwa program government drilling merupakan bentuk kerjasama dan sinergi antara Special Mission Vehicle (SMV) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan untuk mendukung aktivitas panas bumi. Di mana dalam program tersebut, pemerintah mengambil resiko yang paling besar di sektor panas bumi, yaitu eksplorasi.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, juga mengatakan bahwa SMI, GeoDipa, dan PII, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, siap mensukseskan program tersebut demi menyediakan energi listrik yang bersumber dari energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Kita siap mendukung program-program pemerintah, tidak hanya di Halmahera,” tuturnya.
